Pembangunan Infrastruktur Ramah Untuk Semua Gender

Di era globalisasi dimana dunia seperti tak punya sekat, pengarusutamaan gender menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan baik itu dalam memperoleh aksesibilitas, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari penyelenggaraan pembangunan. Hal ini diselenggarakan untuk mengakomodasi kepentingan gender secara setara dan adil sehingga bisa bersama-sama memberikan sumbangsih dalam pembangunan nasional.

Melihat ke sektor yang lebih spesifik, pada dasarnya infrastruktur dan permukiman adalah bersifat netral gender yang berarti tidak memihak. Pembangunan infrastruktur, termasuk fasilitas publik, pun tidak luput dari pengarusutamaan gender yang mengakomodasi semua golongan.

Jika dilihat sekarang ini, sudah banyak ditemukan fasilitas-fasilitas dalam infrastruktur publik yang dibangun berbasis pengarusutamaan gender, ujar Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Diana Kusumastuti, MT.

Diana mengatakan jika secara regulasi juga sudah diatur terkait pengarusutamaan gender. Contohnya dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Di dalamnya tercakup poin-poin yang harus dipenuhi sebagai persyaratan kemudahan untuk membangun gedung. Diantaranya adalah bersifat ramah wanita, ibu dan anak, serta mengakomodasi disabilitas, ujarnya.
Sekarang, lanjutnya, implementasi terkait hal ini sudah banyak terlihat baik di fasilitas-fasilitas publik, bangunan pemerintahan, maupun swasta.

Fasilitas publik seperti halte sarana transportasi MRT hingga RTPRA terlihat menjadi implementasi pengarusutamaan gender, ujarnya. Selain itu, Diana Kusumastuti juga melihat kalau pengarusutamaan gender telah menjadi kebutuhan dalam masyarakat. Tidak hanya bertugas sebagai regulator dan fasilitator, jajaran Kementerian PUPR juga mengimplementasikan pembangunan bangunan gedung yang ramah gender.

Sebagai contoh, saat ini kami di Kementerian PUPR juga mengimplementasikannya. Kami juga telah membangun ruang khusus laktasi hingga tempat penitipan anak, katanya. Bangunan komplek Kementerian PUPR juga telah dilengkapi akses yang memudahkan penyandang disabilitas. Hal ini tentu dimaksudkan supaya aktivitas bekerja bisa lebih maksimal tanpa mendapatkan hambatan.

Kementerian PUPR bahkan telah menerima berbagai penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini diberikan pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tingkat Pratama pada 2008, tingkat Madya pada 2009-2010, tingkat Utama 2011-2013, tingkat Mentor pada 2014-2016, katanya.

Direktorat Bina Penataan Bangunan yang dipimpinnya akan terus berupaya meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menciptakan bangunan gedung dan ruang publik yang mudah diakses oleh seluruh penggunanya, terutama yang memiliki keterbatasan fisik baik kaum lansia, anak-anak, perempuan mau pun penyandang disabilitas.

Begitu juga pembangunan RPTRA, umumnya taman ini dikunjugi oleh semua gender beragam usia, jadi faktor tersebut harus diperhatikan. Misalnya saja mendesain sebuah taman yang aman untuk wanita agar tidak terjadi tindakan pelecehan.

Taman digunakan untuk segala macam,ada yang bermain, ada yang ingin bersantai, ada juga yang berifikir cara agar dapat melunasi hutang dengan cepat dan lain sebagainya, sehingga dalam pembangunan taman desainya harus mempertimbangkan segala aspek.